Pada Jumat (22/11), Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan bahwa dua wali kota oposisi di Turki timur telah dipecat dari jabatannya setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan “terorisme.” Keputusan ini menimbulkan kontroversi di dalam dan luar negeri.
Skandal Pemecatan
Wali Kota Tunceli dan Ovacik dijatuhi hukuman enam tahun tiga bulan penjara minggu ini setelah dinyatakan bersalah menjadi anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK), sebuah kelompok militan Kurdi yang telah lama dilarang di Turki.
Reaksi Masyarakat
Para pengunjuk rasa yang marah berkumpul di depan balai kota Tunceli pada Jumat malam, dengan beberapa orang mencoba menerobos barikade polisi. Pemecatan wali kota tersebut juga memicu protes dan dikecam oleh Dewan Eropa dan organisasi hak asasi manusia.
Partai Politik Terlibat
Partai Kesetaraan Rakyat dan Demokrasi, yang sering menjadi sasaran tuduhan dari pihak berwenang, dianggap memiliki hubungan dengan PKK. Sedangkan Partai Rakyat Republik (CHP), oposisi utama, juga terlibat dalam skandal pemecatan wali kota di Turki.
Penolakan Tuduhan
Baik Wali Kota Tunceli maupun Ovacik menolak tuduhan terhadap mereka. Mereka mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan upaya pemerintah untuk menghancurkan keinginan rakyat.
Reaksi Politik
Partai Konak mengutuk pemecatan kedua wali kota tersebut, sementara pemimpin Partai CHP, Ozgur Ozel, mengecam “perampasan keinginan bangsa.” Skandal pemecatan ini menunjukkan ketegangan politik di Turki yang semakin memanas.
Implikasi Internasional
Keputusan pemecatan wali kota di Turki juga menarik perhatian dari dunia internasional. Reaksi negatif datang dari berbagai negara dan organisasi internasional yang mengkritik tindakan pemerintah Turki.
Akhir Kata
Skandal pemecatan wali kota di Turki merupakan isu yang memicu kontroversi dan perdebatan di dalam negeri maupun internasional. Keputusan pemerintah Turki untuk menggulingkan wali kota oposisi menimbulkan pertanyaan tentang demokrasi dan hak asasi manusia di negara tersebut.
