Duta Besar RI di Nigeria Ditarik Pulang karena Tuduhan Pelecehan Seksual
Pelecehan seksual yang dilakukan Duta Besar RI di Nigeria, Usra Hendra Harahap, terhadap seorang staf lokal di KBRI Abuja berakhir dengan ditarik pulangnya duta besar berusia 65 tahun ini lebih awal dari penugasan yang seharusnya. Hal ini mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan berbagai pertanyaan terkait tindakan yang diambil oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Tindakan Kementerian Luar Negeri
Jawaban dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Soemirat, menegaskan bahwa Usra Hendra Harahap telah ditarik pulang sejak akhir Desember lalu. Meskipun hanya satu kasus pengaduan yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri, namun hasil penelusuran awal menunjukkan adanya potensi adanya beberapa staf lokal lain yang mengalami pelecehan seksual serupa.
Proses verifikasi keterangan dari korban pelapor dan Duta Besar Usra Hendra Harahap telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Namun, karena minimnya bukti yang dapat dikaji lebih lanjut dan tidak adanya saksi, kesimpulan secara konklusif tidak dapat diambil. Meskipun demikian, Kementerian Luar Negeri telah mengambil langkah administratif dengan menarik pulang duta besar.
Reaksi Suami Korban
Suami korban, Aminu Shehu, mengungkapkan kekecewaannya terhadap penyelesaian kasus ini. Meskipun mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri, namun ia merasa kecewa karena proses penyelesaian masalah tersebut memakan waktu yang cukup lama tanpa hasil yang memuaskan. Ia juga menuturkan pengalaman istri yang merasa ditekan di tempat kerjanya setelah melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya.
Istri Aminu, yang telah bekerja sebagai staf lokal selama lima tahun, mengalami tindakan tidak senonoh dari Usra Hendra Harahap di ruang duta besar di KBRI Abuja. Kejadian ini bukanlah yang pertama kali terjadi dan menunjukkan bahwa ada potensi korban lain yang mengalami hal serupa.
Pengamat: Pelajaran bagi Kemlu RI
Pengamat hubungan internasional di Universitas Padjajaran Bandung, Teuku Rezasyah, menekankan pentingnya pembelajaran dari kasus ini bagi Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Duta Besar Usra Hendra Harahap seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia dalam menempatkan perwakilan pemerintah di luar negeri, terutama jika berasal dari diplomat non-karir.
Teuku Rezasyah menyoroti pentingnya seleksi yang ketat terhadap calon diplomat, pemberian pelatihan yang mencukupi sebelum keberangkatan, serta pemahaman yang mendalam tentang etika, budaya internasional, dan potensi konflik budaya yang mungkin terjadi. Hal ini juga menjadi peringatan bagi partai politik dalam mengusulkan calon diplomat di luar negeri.
Lebih lanjut, Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler menjadi pegangan dalam perlindungan dan kekebalan diplomatik, serta tata cara penugasan dan penarikan diplomat. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip ini dapat berdampak buruk pada hubungan bilateral suatu negara.
Kesimpulan
Kasus pelecehan seksual yang melibatkan Duta Besar RI di Nigeria telah menimbulkan berbagai pertanyaan dan polemik. Penarikan pulang duta besar sebagai langkah administratif dari Kementerian Luar Negeri Indonesia menjadi sorotan utama dalam penyelesaian kasus ini.
Pentingnya pembelajaran dan evaluasi dari kasus ini tidak hanya bagi pemerintah Indonesia, tetapi juga bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan diplomatik. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap konvensi internasional harus menjadi prioritas utama dalam menjaga hubungan antarnegara.
Sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan keadilan internasional, Indonesia harus terus meningkatkan kualitas diplomatiknya dan memastikan bahwa setiap perwakilannya di luar negeri menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.
