Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan keputusan terkait kenaikan upah minimum pada tahun 2025 setelah berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk buruh, di Istana Kepresidenan, Jakarta. Keputusan untuk meningkatkan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen telah diambil untuk mendukung kesejahteraan pekerja.
Ketentuan Kenaikan Upah Minimum
Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh peraturan menteri ketenagakerjaan. Sementara kenaikan upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kabupaten/kota.
Persepsi Buruh dan Pengusaha
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyambut baik keputusan pemerintah meskipun sebelumnya menuntut kenaikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
Dampak Kenaikan Upah Minimum
Menurut ekonom Indef Tauhid Ahmad, kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen merupakan langkah yang signifikan. Hal ini dapat berdampak positif terhadap konsumsi rumah tangga, namun juga berisiko menciptakan efisiensi di berbagai sisi termasuk potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kesimpulan
Dengan adanya keputusan untuk meningkatkan upah minimum pada tahun 2025, penting bagi pemerintah, buruh, dan pengusaha untuk bekerja sama dalam menangani dampak yang mungkin timbul. Kesejahteraan pekerja harus tetap menjadi prioritas, sambil tetap memperhatikan keberlangsungan usaha dan daya saing di pasar global.
